Jakarta, Komunitastodays.co,— Vihara Hemadhiro Mettavati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi sorotan publik pada peringatan Hari Pahlawan 2025, Jumat (14/11/2025).
Peserta dari unsur pemerintah, Polri, TNI, kejaksaan, tokoh agama, organisasi masyarakat, LSM, hingga insan pers memadati forum besar bertajuk Dialog Kebangsaan: “Membangun Kesadaran Hukum, Kerukunan, dan Toleransi dalam Bingkai Kebangsaan” yang digagas PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat. Acara ini disebut sebagai salah satu forum lintas elemen terbesar yang digelar di Jakarta dalam momentum Hari Pahlawan tahun ini.
Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Dr. Tri Suhartanto, menyita perhatian melalui pernyataan keras yang menyinggung meningkatnya ancaman radikalisasi remaja. Ia mengungkapkan kasus siswa SMA yang belajar merakit bom dari internet sebagai bentuk balas dendam atas bullying.
“Ketika anak lebih banyak mengurung diri ditemani ponsel, itu tanda bahaya. Kita sudah melihat bagaimana literasi digital yang gagal berubah menjadi ancaman nyata,” tegasnya.
Tri menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama mencegah paparan konten ekstrem bagi remaja.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Asisten Pemerintahan Holi Susanto menyampaikan apresiasi mendalam kepada PWI Pokja Kepolisian atas inisiatif penyelenggaraan dialog kebangsaan ini.
“Kami berharap Pokja PWI Jakarta Barat terus bersinergi dengan jajaran Pemkot dalam menjaga harmoni sosial dan kesadaran hukum,” ujarnya.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dari bidang Pidsus, Kurniawan, juga mengungkap situasi lapangan yang memprihatinkan. Ia menyebut mayoritas kasus yang mereka terima justru berasal dari pelajar.
“Anak-anak ini menyimpan golok di sekitar sekolah, pulang langsung eksekusi tawuran. Ini budaya kekerasan yang harus diputus segera,” tegasnya.
Danramil 04/Cengkareng, Mayor Kav. Sigit Dharma Wiryawan, menyebut tema dialog ini sebagai “tema setengah dewa” karena memuat isu fundamental bangsa: kesadaran hukum, toleransi, kerukunan, dan nilai kebangsaan.
“Tidak cukup dengan imbauan seremonial. Yang mampu menjaga bangsa adalah kolaborasi lintas institusi, bukan kerja sektoral,” ujarnya.
Ketua PWI DKI Jakarta, Kesit Budi Handoyo, menyoroti kondisi informasi publik yang semakin rentan oleh hoaks dan polarisasi.
“Media sosial cepat, tetapi tidak terverifikasi. Jurnalistik adalah cek dan ricek. Tanpa pers yang berkualitas, masyarakat akan ditelan kebohongan,” katanya.
Ketua PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat, Teuku Faisal, menegaskan bahwa insan pers kini memikul tanggung jawab lebih besar dalam menjaga akal sehat publik.
“Dialog ini bukan seremoni. Ini gerakan perlawanan terhadap melemahnya kesadaran hukum, pudarnya toleransi, dan banjir informasi sesat. Pers tidak boleh pasif,” ujarnya.
Acara ditutup dengan deklarasi bersama seluruh narasumber dan peserta, menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan harus menjadi momentum aksi nyata, bukan sekadar ritual tahunan.
PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat resmi menggelorakan “Gerakan Nasional Kesadaran Hukum” dari Jakarta Barat dan menyatakan gerakan tersebut akan diperluas ke berbagai daerah sebagai kontribusi konkret dalam menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya dinamika era digital. (Fer)
