UMJ Gelar Seminar Nasional Bahas Penataan Sistem Pemilu 2029

Menu

Mode Gelap
Wali Kota Jakarta Barat Hadiri Dialog Aspirasi KADIN, Dorong Sinergi Ekonomi Lintas Sektor PWI Tegaskan Negara Wajib Hadir Lindungi Wartawan, Bukan Sekadar Tanggung Jawab Moral PWI Pusat Tegaskan Kepemimpinan Kesit Budi Handoyo di PWI Provinsi DKI Jakarta PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia PWI Pusat Kembali ke Rumah Lama, Awali Kepengurusan Baru dengan Doa Yatim Piatu

Berita · 1 Sep 2025 17:29 WIB

UMJ Gelar Seminar Nasional Bahas Penataan Sistem Pemilu Menjaga Daulat Rakyat


 UMJ Gelar Seminar Nasional Bahas Penataan Sistem Pemilu Menjaga Daulat Rakyat Perbesar

Komunitastodays.co – Jakarta| Sebagaimana diketahui bersama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemisahan Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi) dan Pemilu Lokal (Pilkada) dimulai dari 2029.

Sejalan dengan putusan MK tersebut, beberapa penyesuaian skema pelaksanaan pemilu tentu harus dilakukan.

Berangkat dari realita tersebut, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Jumat, 5 September 2025 mendatang akan menggelar Seminar Nasional bertajuk Penataan Sistem Pemilu Menjaga Daulat Rakyat, di Hotel Jayakarta, Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Baca juga: Dewan Pimpinan Pusat: PAN Copot Eko Patrio dan Uya Kuya dari Kursi DPR, Buntut Dinamika Politik

Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si, akan hadir langsung dalam kegiatan ini. Ketua Umum SMSI Pusat, Dr. Firdaus, M.Si, juga dijadwalkan hadir dan memberikan sambutan.

Baca juga: Panitia Kongres Persatuan PWI 2025 Apresiasi Dukungan Aparat dan Mitra Strategis

Selain itu, dalam gelaran nasional yang akan mengupas tuntas soal sistem penataan pemilu ini, juga akan dihadiri oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Dr Firdaus, M.Si sekaligus memberikan sambutan.

Seminar akan dipandu oleh Djoni Gunanto dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten: anggota DKPP RI dr. Ratna Dewi Pettalolo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sodikin, Komisioner KPU RI Dr. H. Idham Holik, Guru Besar FISIP UMJ Prof. Taufiqurrahman, dan pakar hukum tata negara Andi Kurniawan, SH., MH.

Artikel ini telah dibaca 31 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kemnaker Buka Pendaftaran Bantuan TKM Pemula 2026

14 May 2026 - 19:40 WIB

Kemnaker Gandeng Prefektur Miyazaki, Perluas Peluang Penempatan Magang Teknis ke Jepang

14 May 2026 - 10:03 WIB

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

14 May 2026 - 10:00 WIB

Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2 untuk Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

14 May 2026 - 09:57 WIB

Pemkot Jakbar Perkuat Pendidikan dan Keamanan Pelajar

14 May 2026 - 07:37 WIB

Kasad Pimpin Rapat Tahunan Tutup Buku 2025 Yayasan Dhekarta

13 May 2026 - 08:39 WIB

Trending di Berita