Jakarta, Komunitastodays,- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Diskusi Kerakyatan: Vox Populi dan Rapat Pleno DPP pada Sabtu, 19 April 2025, di Kantor Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Jl. Opek No. 59, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi arah gerakan serta penyusunan program kerja organisasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Agenda dimulai dengan Forum Diskusi “Vox Populi” yang menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Guru Besar Sosiologi Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, Prof. Sulfikar Amir, dan mantan Wakil Menteri serta aktivis sosial, Surya Tjandra.
Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, membuka diskusi dengan menegaskan komitmen Gerakan Rakyat sebagai penyambung suara publik.
“Gerakan Rakyat hadir dengan berbagai misi mulia. Kami ingin menjadi corong bagi mereka yang tak terdengar suaranya, serta menjadi ruang bicara bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki panggung,” ujar Sahrin.
Dalam pemaparannya, Prof. Sulfikar Amir mengkritisi kondisi sosial-politik Indonesia yang dinilainya semakin memburuk. Ia menyoroti ketidaktransparanan kebijakan, instabilitas ekonomi, dan potensi bencana global seperti perang dagang.
Ia juga memperkenalkan konsep bencana lambat (slow disaster),” yakni krisis yang merayap pelan dan tak disadari karena masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi buruk.
“Ketika masyarakat bebal terhadap kebijakan merugikan karena terlalu sering mengalaminya, maka keburukan dianggap wajar. Ini sangat berbahaya karena bisa memicu ledakan sosial saat batas toleransi publik terlampaui,” jelas Sulfikar.
Ia juga menyoroti absennya teknokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, ketidakhadiran orang-orang kompeten dalam penyusunan kebijakan telah memperbesar risiko kegagalan kebijakan publik.
Surya Tjandra dalam paparannya mengungkapkan pentingnya kelas menengah dalam menopang perekonomian nasional. Ia menyebut bahwa kelompok ini, yang mencapai 40 persen populasi Indonesia, justru semakin tertekan dalam lima tahun terakhir.
“Negara seolah lupa bahwa kelas menengah adalah fondasi ekonomi kita. Ketika daya beli mereka melemah dan lapangan kerja menyempit, pertumbuhan ekonomi pun akan ikut melambat,” jelasnya.
Surya juga menyoroti kemunduran demokrasi, salah satunya melalui meningkatnya peran militer dalam urusan sipil. Ia menyebut pengesahan UU TNI terbaru sebagai bukti nyata melemahnya prinsip teknokrasi dan membesarnya ancaman terhadap demokrasi Indonesia.
Melalui forum ini, DPP Gerakan Rakyat berharap bisa membangun kesadaran baru di tengah masyarakat sekaligus mempertegas posisinya sebagai kekuatan sipil yang terus menyuarakan kepentingan rakyat banyak.(David Ngl)
