Temuan Ketidaksesuaian Aset di Kecamatan Kalideres: 14 Kendaraan Operasional Hilang - Komunitas Todays

Menu

Mode Gelap
Wali Kota Jakarta Barat Hadiri Dialog Aspirasi KADIN, Dorong Sinergi Ekonomi Lintas Sektor PWI Tegaskan Negara Wajib Hadir Lindungi Wartawan, Bukan Sekadar Tanggung Jawab Moral PWI Pusat Tegaskan Kepemimpinan Kesit Budi Handoyo di PWI Provinsi DKI Jakarta PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia PWI Pusat Kembali ke Rumah Lama, Awali Kepengurusan Baru dengan Doa Yatim Piatu

Berita ยท 20 Nov 2024 19:13 WIB

Temuan Ketidaksesuaian Aset di Kecamatan Kalideres: 14 Kendaraan Operasional Hilang


 Temuan Ketidaksesuaian Aset di Kecamatan Kalideres: 14 Kendaraan Operasional Hilang Perbesar

Jakarta, Komunitastodays,- Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan.

Dalam laporan audit pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 14 unit kendaraan operasional berupa mobil tangki air senilai Rp2.520.000.000,00 dilaporkan tidak ditemukan.

Terkait hal ini, Camat Kalideres menyampaikan bahwa pihak kecamatan hingga saat ini masih melakukan peninjauan di lapangan untuk memastikan keberadaan kendaraan tersebut. Namun, mereka belum melaporkan temuan ini melalui SIERA (Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset) karena proses verifikasi masih berlangsung.

Ketidaksesuaian ini memunculkan reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya Feri Rian, tokoh pemuda Tambora. Feri menilai bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya pengelolaan aset daerah yang dapat berujung pada kerugian negara. “Ini adalah masalah serius. Nilai aset yang tidak ditemukan mencapai miliaran rupiah.

Pemerintah harus segera memberikan penjelasan dan menindak tegas jika ditemukan kelalaian atau unsur kesengajaan,” tegas Feri. Rabu (20/11/2024).

Lebih lanjut, Feri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. “Jika laporan ini benar, maka ini adalah bukti nyata adanya tata kelola aset yang lemah. Jangan sampai aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru menjadi beban karena pengelolaannya yang tidak transparan,” tambahnya.

Feri, yang baru terpilih menjadi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Kecamatan Tambora, juga mendesak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk segera menyelesaikan peninjauan lapangan dan memberikan laporan resmi kepada publik. “Audit independen perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur korupsi atau penyalahgunaan aset. Masyarakat membutuhkan kejelasan dan tindakan nyata, bukan sekadar janji peninjauan,” ujarnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik, dengan masyarakat yang menunggu langkah konkret dari Pemkot Jakarta Barat dalam merespons temuan tersebut. Insiden ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aset pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik. (*red)

Artikel ini telah dibaca 47 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

PWI Pusat dan Mahkamah Agung Bahas Pedoman Media Massa dan Media Sosial Peradilan

7 May 2026 - 16:57 WIB

Pemasangan Chattra Borobudur: APTABI Harap Ada Pengembangan Kajian dan Riset Strategis

6 May 2026 - 23:56 WIB

Tangkap Geliat Pasar EV, Kemnaker Siapkan SDM Terampil untuk Sektor Green Jobs

6 May 2026 - 09:01 WIB

Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan, Kemnaker Teken MoU dengan Wadhwani dan Indosat

6 May 2026 - 08:56 WIB

Perlindungan Optimal, Menaker Yassierli Tegaskan Jaminan Sosial untuk Semua Pekerja

5 May 2026 - 11:50 WIB

Gerak Cepat! Menaker Pastikan Hak Jaminan Sosial Korban Kecelakaan KA Bekasi Terpenuhi

5 May 2026 - 11:46 WIB

Trending di Berita