Jakarta,Komunitastodays,-Kebijakan pemerintah pusat yang menarik kewenangan perijinan usaha perikanan di daerah ke provinsi dirasakan menghambat para pengusaha dan nelayan lokal. Revisi atas UU Otsus, pada 2020, merupakan wujud perhatian pemerintah kepada daerah, khususnya pengusaha dan nelayan lokal di Papua dan Papua Barat.
Hal ini disampaikan Bupati Kaimana, Papua Barat, Freddy Thie, saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus dan Rakernas Asosiasi Pemerintahan Daerah dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) di Hotel Discovery, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Kamis (22/2/2022). Kegiatan yang berlangsung dua hari ini dibuka oleh Wakil Presiden Ma’arif Amin secara hibrid.
Freddy Thie yang juga dilantik sebagai Bendahara Umum Aspeksindo untuk periode kedua itu, mengatakan, betapa besar potensi laut Indonesia (75 %) yang menyimpan kekayaan laut tiada tara bagi masyarakat Indonesia.
Mengutip pernyataan Ketua Umum Aspeksindo dan Menteri KKP dalam sambutan mereka, serta saat audiensi dengan Wakil Presiden, Freddy optimis kendala yang dialami masyarakat nelayan di daerah bisa diatasi.
Sebagaimana diketahui, wewenang perijinan terhadap perikanan laut telah ditarik ke provinsi. Sehingga untuk mengurus perijinan itu, warga harus terbang ke pusat provinsi. Itu butuh biaya besar.
“Orang dari Kaimana harus terbang ke Manokwari. Biaya besar. Dengan revisi UU Otsus Nomor 2 Tahun 2002 itu, maka peluang bagi kita kepala daerah, khususnya Papua dan Papua Barat, untuk mengaturnya. Karena kami lebih tahu kebijakan apa yang berpihak pada masyarakat kami,” jelas Freddy.
Freddy mengatakan, Kabupaten Kaimana memiliki luas 36.000 km persegi. Potensi laut amat besar. Ada 84 kampung, yang juga hidup di pesisir laut. Dengan dana Otsus masyarakat Kabupaten Kaimana diberdayakan dengan fasilitas tangkap seperti speedboat dan peralatan tangkap lainnya. Pengusaha lokal pun dibantu. Hasilnya sangat memuaskan dan membantu kehidupan ekonomi mereka.
Dulu, cerita Bupati Freddy, kapal-kapal penangkap ikan yang datang ke Kaimana berbendera Indonesia, padahal dimiliki pengusaha asing. Mereka menangkap ikan secara leluasa di perairan Kaimana. Sekarang Menteri KKP melakukan terobosan dengan memberdayakan nelayan dan pengusaha lokal. Ikan langsung diekspor dari Kaimana ke tempat tujuan. Tenaga kerja pun dari orang lokal.
Freddy berharap apa yang disampaikannya itu mendapat perhatian Kementerian KKP dan Kementerian Pariwisata. Potensi kelautan di Indonesia bagian timur, kata Freddy, dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat lokal bila didukung dengan regulasi yang tepat.
Kota Kaimana, seperti terlukis dalam lagu ” Senja di Kaimana” memang menjadi destinasi atraktif dan unik nan indah. Pemda Kaimana terus bekerja keras mempromosikan destinasi pariwisata Kaimana. Banyak orang sudah mendengar lagunya, tinggal melangkah saja ke Kaimana. Bupati Freddy mengajak siapa saja untuk datang dan menikmati “Senja di Kaimana”* (Rika)
