UMJ Gelar Seminar Nasional Bahas Penataan Sistem Pemilu 2029

Menu

Mode Gelap
Wali Kota Jakarta Barat Hadiri Dialog Aspirasi KADIN, Dorong Sinergi Ekonomi Lintas Sektor PWI Tegaskan Negara Wajib Hadir Lindungi Wartawan, Bukan Sekadar Tanggung Jawab Moral PWI Pusat Tegaskan Kepemimpinan Kesit Budi Handoyo di PWI Provinsi DKI Jakarta PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia PWI Pusat Kembali ke Rumah Lama, Awali Kepengurusan Baru dengan Doa Yatim Piatu

Berita · 1 Sep 2025 17:29 WIB

UMJ Gelar Seminar Nasional Bahas Penataan Sistem Pemilu Menjaga Daulat Rakyat


 UMJ Gelar Seminar Nasional Bahas Penataan Sistem Pemilu Menjaga Daulat Rakyat Perbesar

Komunitastodays.co – Jakarta| Sebagaimana diketahui bersama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemisahan Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi) dan Pemilu Lokal (Pilkada) dimulai dari 2029.

Sejalan dengan putusan MK tersebut, beberapa penyesuaian skema pelaksanaan pemilu tentu harus dilakukan.

Berangkat dari realita tersebut, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Jumat, 5 September 2025 mendatang akan menggelar Seminar Nasional bertajuk Penataan Sistem Pemilu Menjaga Daulat Rakyat, di Hotel Jayakarta, Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Baca juga: Dewan Pimpinan Pusat: PAN Copot Eko Patrio dan Uya Kuya dari Kursi DPR, Buntut Dinamika Politik

Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si, akan hadir langsung dalam kegiatan ini. Ketua Umum SMSI Pusat, Dr. Firdaus, M.Si, juga dijadwalkan hadir dan memberikan sambutan.

Baca juga: Panitia Kongres Persatuan PWI 2025 Apresiasi Dukungan Aparat dan Mitra Strategis

Selain itu, dalam gelaran nasional yang akan mengupas tuntas soal sistem penataan pemilu ini, juga akan dihadiri oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Dr Firdaus, M.Si sekaligus memberikan sambutan.

Seminar akan dipandu oleh Djoni Gunanto dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten: anggota DKPP RI dr. Ratna Dewi Pettalolo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sodikin, Komisioner KPU RI Dr. H. Idham Holik, Guru Besar FISIP UMJ Prof. Taufiqurrahman, dan pakar hukum tata negara Andi Kurniawan, SH., MH.

Artikel ini telah dibaca 31 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kasad Pimpin Rapat Tahunan Tutup Buku 2025 Yayasan Dhekarta

13 May 2026 - 08:39 WIB

Kemnaker Gandeng IKA FIKOM UNPAD Perkuat Komunikasi Publik Berbasis Data

13 May 2026 - 08:36 WIB

Kemnaker Gelar Seleksi Kerja Penyandang Disabilitas Tuli bersama Dunia Usaha

13 May 2026 - 08:32 WIB

Kemnaker Fokuskan Empat Pilar Strategis Ketenagakerjaan 2026 Hadapi Transformasi Dunia Kerja

13 May 2026 - 08:26 WIB

Acara Tradisi Penyambutan Warga Baru Yonif 515 UTY/9/2 Kostrad

12 May 2026 - 22:37 WIB

LMND, PC HIKMAHBUDHI, dan IMM Kabupaten Tangerang Mendesak Pemerintah serta Dinas Perhubungan Bertanggung Jawab atas Maraknya Truk Tambang Penyebab Korban Jiwa

12 May 2026 - 22:31 WIB

Trending di Berita