Magelang, Komunitastodays, – Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Aliansi Tepi Barat Magelang menggelar audiensi dengan berbagai pihak di Gedung DPRD Magelang untuk menyoroti masalah kekerasan seksual serta penyalahgunaan wewenang terkait pendidikan dan kesehatan di beberapa sekolah dan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Rabu (20/11/2024).
Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Magelang, perwakilan Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan untuk membahas isu yang semakin mencemaskan ini.
Komandan GPK Aliansi Tepi Barat, Pujiyanto, atau yang akrab disapa Yanto Petok’s, dalam kesempatan tersebut meminta pihak berwenang untuk memberikan keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Ia menuntut agar tindakan tegas diberikan kepada pelaku. Yanto menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual di sekolah dan pondok pesantren, yang diduga melibatkan oknum pengajar dan kyai, harus segera diusut tuntas. Peristiwa serupa dinilai telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dan para korban.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan utama adalah kekerasan seksual terhadap santri dan santriwati, serta dugaan penyalahgunaan kebijakan vaksin oleh Dinas Kesehatan di sekolah-sekolah setempat tanpa pemberitahuan kepada wali murid. Tindakan ini menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, Yanto menuntut adanya penjelasan serta langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah ini.
“Kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum kyai di pondok pesantren bukanlah masalah yang bisa dianggap enteng,” tegas Yanto Petok’s saat audiensi di DPRD Kabupaten Magelang, Rabu (20/11/2024). Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun kejadian serupa terjadi pada tahun 2022, peristiwa tersebut kembali terulang pada tahun ini, menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan yang perlu segera diperbaiki.
Pujiyanto juga menuntut Kemenag untuk menegakkan hukum dengan tegas tanpa pandang bulu, bahkan jika pelaku memiliki kedudukan penting atau berpengaruh. Ia menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan, dan setiap pelaku harus diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan tanpa terkecuali.
Dukungan DPRD dan Pemerintah Daerah
Dalam audiensi tersebut, PJ Bupati Magelang, Sepyo Achanto, menegaskan bahwa masalah kekerasan seksual ini adalah tanggung jawab pemerintah dan harus diselesaikan dengan serius. Ia mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum (APH), serta kelompok masyarakat seperti GPK Aliansi Tepi Barat dalam menangani permasalahan sosial yang mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat.
“Pertemuan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih baik terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. Semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat, diharapkan dapat bersatu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” pungkasnya.
Audiensi ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban serta penegakan hukum yang adil untuk memastikan tidak ada lagi korban yang jatuh akibat tindakan kejahatan serupa di masa depan. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah nyata dalam menyelesaikan masalah ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa. (Nana)
