Wali Kota Jakarta Barat Diterpa Kritik, Masyarakat Soroti Layanan Publik Buruk dan Dugaan Manipulasi Anggaran - Komunitas Todays

Menu

Mode Gelap
Wali Kota Jakarta Barat Hadiri Dialog Aspirasi KADIN, Dorong Sinergi Ekonomi Lintas Sektor PWI Tegaskan Negara Wajib Hadir Lindungi Wartawan, Bukan Sekadar Tanggung Jawab Moral PWI Pusat Tegaskan Kepemimpinan Kesit Budi Handoyo di PWI Provinsi DKI Jakarta PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia PWI Pusat Kembali ke Rumah Lama, Awali Kepengurusan Baru dengan Doa Yatim Piatu

Berita · 18 Nov 2024 18:07 WIB

Wali Kota Jakarta Barat Diterpa Kritik, Masyarakat Soroti Layanan Publik Buruk dan Dugaan Manipulasi Anggaran


 Wali Kota Jakarta Barat Diterpa Kritik, Masyarakat Soroti Layanan Publik Buruk dan Dugaan Manipulasi Anggaran Perbesar

Jakarta, Komunitastodays,– Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, kembali menghadapi kritik tajam dari kalangan aktivis dan akademisi terkait kinerjanya selama menjabat. Isu buruknya layanan publik serta dugaan penyelewengan anggaran, yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023, semakin memperkuat suara ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Uus.

Masyarakat menyoroti bahwa meskipun ada beberapa program yang diluncurkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kenyataannya masih banyak kendala yang dialami masyarakat sehari-hari.

“Kami menerima banyak keluhan tentang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola yang tidak memenuhi harapan warga,” ungkap salah satu tokoh pemuda, akademisi, dan pemerhati kebijakan publik, Awi Eziary, S.E., S.H., M.M., dalam keterangannya, Senin (18/11/2024).

Lebih lanjut Awy mengatakan, dugaan penyelewengan anggaran yang tercantum dalam LHP BPK RI tahun 2023 menjadi sorotan tajam bagi banyak pihak. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian penggunaan dana dalam beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di tingkat suku dinas (Sudin) dan kecamatan, yang dianggap mengarah pada potensi korupsi.

“Kita perlu tindakan tegas dari pemimpin agar transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud dalam pemerintahan,” tegas Awy.

Awy menyebut, sesuai temuan LHP BPK RI Tahun 2023 banyak sekali didapati kejanggalan-kejanggalan anggaran proyek yang tidak jelas alokasinya di beberapa suku dinas dan kecamatan. “Kami pegang seluruh datanya. Pemkot harus transparan terkait hasil laporan itu. Harus ada keterbukaan, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.

Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya mengatakan, terkait perihal tersebut silahkan hubungi Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Barat Indra Patrianto.

“Bang, bisa hubungi Pak Seko, biar beliau yang jelasin terkait hal tersebut. Beliau yang tangani terkait hal tersebut,” singkat Uus, Senin (18/11).

Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Indra Patrianto saat dihubungi wartawan hanya menyampaikan untuk atur waktu untuk bertemu. “Siap, kita cari waktu untuk ketemu,” tukasnya.(Red)

Artikel ini telah dibaca 79 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Buka Kompetisi Foto dan Video ‘Color of Jakarta 2026’, Wagub Rano Ajak Warga Tampilkan Wajah Kota ke Dunia

18 April 2026 - 10:41 WIB

Kasad Dorong Prajurit Kuasai Siber, WMS 2026 Jadi Ajang Pembuktian

17 April 2026 - 20:30 WIB

JAKIM 2026 Digelar 13-14 Juni, Gubernur Pramono: Dongkrak Ekonomi dan Pariwisata

17 April 2026 - 11:04 WIB

Menaker: Itjen Harus Cegah Masalah, Bukan Sekadar Cari Temuan

17 April 2026 - 11:00 WIB

KSOP Pulang Pisau Serahkan 37 E-Pas Kecil kepada Nelayan Kapuas

16 April 2026 - 16:28 WIB

Hadiri Musrenbang RKPD 2027, Gubernur Pramono Dorong Pemerataan dan Transformasi Jakarta Kota Global

16 April 2026 - 13:10 WIB

Trending di Berita