Puluhan Pemuda Papua Menuntut Anthonius Ayorbaba Segera DiLantik Menjadi Eselon 1 di Kemenkumham RI - Komunitas Todays

Menu

Mode Gelap
Wali Kota Jakarta Barat Hadiri Dialog Aspirasi KADIN, Dorong Sinergi Ekonomi Lintas Sektor PWI Tegaskan Negara Wajib Hadir Lindungi Wartawan, Bukan Sekadar Tanggung Jawab Moral PWI Pusat Tegaskan Kepemimpinan Kesit Budi Handoyo di PWI Provinsi DKI Jakarta PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia PWI Pusat Kembali ke Rumah Lama, Awali Kepengurusan Baru dengan Doa Yatim Piatu

Nasional · 1 Sep 2023 17:18 WIB

Puluhan Pemuda Papua Menuntut Anthonius Ayorbaba Segera DiLantik Menjadi Eselon 1 di Kemenkumham RI


 Puluhan Pemuda Papua Menuntut Anthonius Ayorbaba Segera DiLantik  Menjadi Eselon 1 di Kemenkumham RI Perbesar

Jakarta, Komunitastodays,- Boni Mopom salah satu tokoh Pemuda Papua beserta puluhan orang yang mewakili masyarakat Papua mendatangi Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jl H R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, (31/8/2023).

Alasan mereka mendatangi  Kementerian Hukum dan Ham untuk menuntut agar segera melantik Anthonius M. Ayorbaba SH., M.SI untuk menduduki jabatan eselon I (Staf Ahli) di Kementerian Hukum dan Ham RI serta mempertanyakan surat Kemenkumhan nomer: M. HH-KP.04.01.93 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI perihal usul nama calon Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Papua.

Mereka menegaskan pula Anthonius Ayorbaba yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Papua tersebut telah berhasil melalui tahapan open bidding pada pada tanggal 21 hingga 24 Februari 2023 yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI maupun asessment internal yang dilakukan oleh para pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham RI.

” Tapi kenapa hingga saat ini belum di lantik, tanpa ada alasan yang jelas, sementara saat ini di Kemenkumham RI ada jabatan staf ahli yang kosong, yakni staf ahli Menkumham bidang politik, hukum dan keamanan, staf ahli Menkumham bidang hubungan antar lembaga dan staf ahli Menkumham bidang sosial. ” ujar Tokoh pemuda Papua Boni Mopom

” Untuk itu kami memohon kepada bapak menteri agar segera melantik saudara Anthonius M. Ayorbaba untuk menduduki jabatan Eselon 1 (Staf Ahli) di Kementerian Hukum dan Ham RI sebagai suatu kepercayaan negara melalui Kementerian Hukum dan Ham RI kepada putra terbaik Indonesia asal Papua.” Ujar Boni lagi.

Adapun alasan masyarakat Papua mendesak Kemenkumham RI untuk segera melantik putra asli Sairera tersebut agar selanjutnya dapat memuluskan langkah Anthonius Ayorbaba di sebagai Pj Gubernur Papua. Dimana Kemenkumham secara resmi telah mengeluarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly kepada Anthonius M. Ayorbaba nomer: M.HH-KP.04.01-93 tertanggal 4 Juli 2023 tentang usulan Penjabat Gubernur Papua, dimana pada paragraf akhir surat tersebut disampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini dalam proses promosi jabatan sebagai Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Hukum dan Ham RI

Menurut tokoh pemuda Papua yang mewakili masyarakat Papua mengatakan, bahwa dari tiga calon PJ Gubernur yang di usulkan oleh DPRD Provinsi Papua, nama Anthonius Ayorbaba layak dan pantas menduduki jabatan PJ Gubernur Papua.

“Beliau memiliki prestasi yang gemilang saat memimpin Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Papua dan Papua Barat.” Kata Boni.

” Kami menilai kerja-kerja yang dilakukan saat beliau memimpin adalah yang langsung melakukan pelayanan pada tempat yang diterima oleh masyarakat seperti perlindungan kekayaan intelektual, pendirian PT perseroan perorangan dalam membantu UMKM, pelatihan paralegal bagi tokoh agama, tokoh adat dan pemuda mahasiswa dalam menolong masyarakat miskin yang ada di Provinsi Papua sesuai amanat UU nomer 16 tahun 2011.” Beber Boni Mopon. masyarakat miskin yang ada di Provinsi Papua sesuai amanat UU nomer 16 tahun 2011.” Beber Boni Mopon.

Artikel ini telah dibaca 3,784 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang

21 April 2026 - 17:50 WIB

Magang Nasional Batch I Segera Berakhir, Tahap Akhir Tentukan Sertifikat dan Uang Saku Peserta

19 April 2026 - 11:06 WIB

Menaker: Perjanjian Kerja Bersama Harus Dikawal, Tantangan Ada pada Implementasi

11 April 2026 - 14:48 WIB

Antusiasme Tinggi, Menaker Ajukan Tambahan 150 Ribu Kuota Magang Nasional 2026

11 April 2026 - 14:41 WIB

Kemnaker Siapkan Reward bagi Perusahaan yang Fasilitasi Peserta MagangHub Kantongi Sertifikasi Kompetensi

7 April 2026 - 09:38 WIB

Menaker: Hubungan Industrial Harus Naik Kelas agar Pekerja Tak Tertinggal oleh AI

3 April 2026 - 20:06 WIB

Trending di Berita