Jakarta, Komunitastodays.co,- Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) menyatakan dukungan penuh terhadap independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai institusi penegak hukum yang harus berdiri profesional, netral, dan tidak berada di bawah kementerian mana pun serta tetap berada dibawah Presiden. Sikap ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen HIKMAHBUDHI dalam menjaga prinsip negara hukum, demokrasi, serta supremasi hukum di Indonesia.
Ketua Umum HIKMAHBUDHI Candra Aditiya menyampaikan bahwa wacana penempatan POLRI di bawah kementerian tertentu berpotensi melemahkan independensi institusi kepolisian. Dalam sistem demokrasi modern, kepolisian harus mampu menjalankan tugas penegakan hukum secara objektif tanpa intervensi politik atau kepentingan kekuasaan jangka pendek.
“POLRI memiliki mandat konstitusional serta amanat reformasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mandat ini hanya dapat dijalankan secara optimal apabila POLRI berdiri independen dan profesional,” ujar Candra Aditiya, Kamis (29/1/2026).
HIKMAHBUDHI menilai bahwa independensi POLRI merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Ketika kepolisian ditempatkan di bawah struktur kementerian, terdapat risiko konflik kepentingan yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.
Selain itu, HIKMAHBUDHI menekankan bahwa reformasi POLRI seharusnya diarahkan pada penguatan akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan yang efektif, bukan dengan mengubah struktur kelembagaan yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Pengawasan sipil dapat dan harus dilakukan melalui mekanisme yang konstitusional, seperti DPR, lembaga pengawas independen, serta partisipasi masyarakat sipil.
“Reformasi institusi kepolisian adalah agenda penting yang harus terus didorong. Namun reformasi tersebut tidak boleh mengorbankan independensi POLRI. Yang dibutuhkan adalah pembenahan internal, peningkatan profesionalisme aparat, serta penegakan kode etik yang tegas dan berkeadilan,” Tutup Candra Aditiya. (Fjr)
