Menu

Mode Gelap
Kongres PWI 2025 Tetapkan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Peninjau Kongres Persatuan PWI Segera Dilaksanakan, SC dan Peserta Kongres Sudah Disepakati Diskominfotik DKI Jakarta Dukung Penuh Kongres Persatuan PWI 2025 Panitia Tetapkan Kongres Persatuan PWI 2025 di BPPTIK Komdigi Cikarang Kasatgas Pangan: Kasus Beras Tak Sesuai Mutu Naik ke Penyidikan

Berita · 18 Nov 2024 18:07 WIB

Wali Kota Jakarta Barat Diterpa Kritik, Masyarakat Soroti Layanan Publik Buruk dan Dugaan Manipulasi Anggaran


 Wali Kota Jakarta Barat Diterpa Kritik, Masyarakat Soroti Layanan Publik Buruk dan Dugaan Manipulasi Anggaran Perbesar

Jakarta, Komunitastodays,– Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, kembali menghadapi kritik tajam dari kalangan aktivis dan akademisi terkait kinerjanya selama menjabat. Isu buruknya layanan publik serta dugaan penyelewengan anggaran, yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023, semakin memperkuat suara ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Uus.

Masyarakat menyoroti bahwa meskipun ada beberapa program yang diluncurkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kenyataannya masih banyak kendala yang dialami masyarakat sehari-hari.

“Kami menerima banyak keluhan tentang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola yang tidak memenuhi harapan warga,” ungkap salah satu tokoh pemuda, akademisi, dan pemerhati kebijakan publik, Awi Eziary, S.E., S.H., M.M., dalam keterangannya, Senin (18/11/2024).

Lebih lanjut Awy mengatakan, dugaan penyelewengan anggaran yang tercantum dalam LHP BPK RI tahun 2023 menjadi sorotan tajam bagi banyak pihak. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian penggunaan dana dalam beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di tingkat suku dinas (Sudin) dan kecamatan, yang dianggap mengarah pada potensi korupsi.

“Kita perlu tindakan tegas dari pemimpin agar transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud dalam pemerintahan,” tegas Awy.

Awy menyebut, sesuai temuan LHP BPK RI Tahun 2023 banyak sekali didapati kejanggalan-kejanggalan anggaran proyek yang tidak jelas alokasinya di beberapa suku dinas dan kecamatan. “Kami pegang seluruh datanya. Pemkot harus transparan terkait hasil laporan itu. Harus ada keterbukaan, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.

Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya mengatakan, terkait perihal tersebut silahkan hubungi Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Barat Indra Patrianto.

“Bang, bisa hubungi Pak Seko, biar beliau yang jelasin terkait hal tersebut. Beliau yang tangani terkait hal tersebut,” singkat Uus, Senin (18/11).

Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Indra Patrianto saat dihubungi wartawan hanya menyampaikan untuk atur waktu untuk bertemu. “Siap, kita cari waktu untuk ketemu,” tukasnya.(Red)

Artikel ini telah dibaca 73 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Polri & Bulog Luncurkan Gerakan Pangan Murah Nasional, Tekan Harga Beras Jelang HUT RI ke-80

7 August 2025 - 17:12 WIB

Ketika Gabah Bersuara: Krisis Harga Beras dan Urgensi Revolusi Pasar Pangan

7 August 2025 - 15:05 WIB

LPK Bodong Marak di Bekasi, Kapolres: Pastikan Legalitas di Disnaker

6 August 2025 - 14:32 WIB

FBR G-0319 Si Ji’ih Tunjukkan Dukungan Saat Sertijab Kapolsek Cengkareng

6 August 2025 - 12:34 WIB

Terminal Kalideres Bagikan 100 Bendera Merah Putih Sambut HUT ke-80 RI

5 August 2025 - 19:41 WIB

Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Sapa Pekerja Migran Indonesia di Hongkong, Ini Komitmen Perlindungan yang Diberikan

4 August 2025 - 00:29 WIB

Trending di Berita