Ali Zum Mashar : Butuh Revolusi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Pertanian - Komunitas Todays

Menu

Mode Gelap
Wali Kota Jakarta Barat Hadiri Dialog Aspirasi KADIN, Dorong Sinergi Ekonomi Lintas Sektor PWI Tegaskan Negara Wajib Hadir Lindungi Wartawan, Bukan Sekadar Tanggung Jawab Moral PWI Pusat Tegaskan Kepemimpinan Kesit Budi Handoyo di PWI Provinsi DKI Jakarta PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia PWI Pusat Kembali ke Rumah Lama, Awali Kepengurusan Baru dengan Doa Yatim Piatu

Ekbis ยท 16 Apr 2022 23:33 WIB

Ali Zum Mashar : Butuh Revolusi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Pertanian


 Ali Zum Mashar : Butuh Revolusi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Pertanian Perbesar

Jakarta,Komunitastodays,-Indonesia menjadi bangsa dengan alam pertanian begitu potensial dengan sinar matahari dan oksigen yang luar biasa. Secara teoretis, Indonesia adalah lumbung sumber pangan dunia.

Yang dibutuhkan sekarang adalah kesempatan yang diberikan pemerintah untuk mengelola sumber daya agraris itu menjadi potensi ekonomi. Dengan itu, kita akan terbebas dari belenggu impor.

Hal ini disampaikan Ali Zum Mashar, Ketua Dewan Pakar MIO Banten dan Wakil Ketua Umum Masyarakat Petani dan Pertanian Organis Indonesia (Maporina) di Tangerang, Banten, Jumat (15/4/2022).

Menurut Ali, selama ini impor Indonesia tak lepas dari rekayasa dengan maksud mendapat fee. Tanpa impor pun, Indonesia mampu menyediakan kebutuhan pangannya.

Buktinya, selama dua tahun pandemi Indonesia bisa tak mengimpor beras dan tidak terjadi kelaparan. Harga beras juga murah. Kenapa kita tak impor kedelai juga?

Pengalaman saya selama 20 tahun menanam kedelai terbukti produksi kedelai kita lebih tinggi dari Amerika. Bahkan umur kedelai kita lebih pendek dari Amerika.

Di Amerika, petani butuh 6 bulan baru panen. Di Indonesia, kita hanya butuh 80 – 90 hari. Kita lebih cepat panen.

Di Indonesia, kita bisa memproduksi 4 ton kedelai per hektar, sementara di Amerika hanya bisa memproduksi 2,7 ton per hektar.

Ali Zum Mashar prihatin kenapa pemerintah memberi bantuan bibit yang tak bermutu. Pupuk pun mengandung parasit. Ini kontraproduktif bagi petani.

Preseden buruk ini kemudian “dijual” oleh importir dalam propaganda bahwa Indonesia tidak bisa memproduksi kedelai.

Bahkan ada akademisi yang bilang kedelai tidak cocok di Indonesia. Tentu saja ini penyesatan. Kemudian, kebijakan negara pun mengikuti wacana bahwa “kita tidak mampu menghasilkan kedelai”. Saya tanam kedelai yang tingginya bisa mencapai 4 meter. Adakah kedelai seperti itu di negara lain?

Pada 1992, Indonesia sudah surplus kedelai. Sekarang kebijakan pertanian pertanian kita gagal dalam mengelola komoditas yang sudah membudaya.

Pertanian kita dikebiri oleh kebijakan impor, dengan harga yang tidak menguntungkan, dan propaganda bahwa tempe kita tidak bisa menggunakan kedelai lokal. Ini propaganda tanpa dasar historis.

Saat ini Indonesia memiliki teknologi mikroba google (Migo) BIOP2000Z, yaitu teknologi organik hayati yang mampu membuat lompatan produksi berkali lipat dan berkelanjutan, dibandingkan cara pemupukkan kimia konvensional. Teknologi ini bisa membuat kedelai tingginya mencapai 3 – 4 meter, dengan produksi bisa mencapai 7 ton per hektar.

Kedelai menjadi sumber protein utama anak-anak di desa. Maka petani kedelai perlu dibantu dengan lahan, subsidi pupuk dan obat dari pemerintah. Bila harga kedelai bagus, petani tertarik menanam.

Pemerintah perlu mengubah pola pikirnya, tidak lagi berorientasi pada proyek, melainkan pada outcome dan kesejahteraan. Subsidi harus berupa teknologi. Bibit yang unggul dikawal teknologi, termasuk pengawasan pasca panen, dan sistem tata niaganya.

Harapan ke depan adalah perlu dilakukan revolusi birokrasi dalam penyelenggaraan sistem pertanian kita yang berpihak kepada kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan pemuliaan petani.

Kita perlu mengubah model pertanian kita dari pertanian subsidi menuju pertanian enterprise, yaitu pertanian yang didukung secara industri agar menguntungkan, bernilai tambah, produktivitasnya bagus, dan terbuka akses pasarnya.

Generasi milenial merindukan pemerintah memberikan akses berkiprah mengelola sumber daya hasil panen, mulai dari lahan sampai pemasarannya. Jangan lagi pasar domestik kita dikuasai oleh importir. * (Rika)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Industri KEK, 60 Ribu Kuota Pelatihan Disiapkan

25 April 2026 - 09:32 WIB

Tekankan Kepemimpinan Humanis, Wakasad: Komandan Harus Dekat dengan Prajurit

21 April 2026 - 10:07 WIB

Menaker: Serikat Pekerja Bukan Lawan Perusahaan, tapi Penjaga Hak Pekerja

17 April 2026 - 11:19 WIB

Kemnaker Gandeng TikTok, Perkuat Talenta Ekonomi Digital dan Buka Peluang Kerja Baru

16 April 2026 - 10:40 WIB

Penduduk Usia Lanjut Meningkat, Kemnaker Ajak Dunia Usaha Perluas Akses Kerja Lansia

16 April 2026 - 10:36 WIB

Menaker: Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja

15 April 2026 - 16:58 WIB

Trending di Berita